TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA - Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Kei mengaku prihatin dengan adanya kampanye hitam (black campaign) yang menyasar Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Pantai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Umar menilai, seharusnya permainan politik dilakukan secara fair dan terbuka.

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang, Prabowo Subianto mulai diserang kampanye hitam melalui media elektronik maupun jejaring sosial. Mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat bertugas di Timor Timur tahun 1998.

"Karena persoalan HAM inilah dimanfaatkan oleh sekelompok tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Kami merasa dirugikan, instansi TNI maupun Polri akan merasa dirugikan dengan kampanye hitam seperti ini," kata Umar Key saat diskusi terbuka dengan tema 'Membongkar Makelar Kasus HAM' di HotelPark, Jakarta.

Umar menegaskan, pihaknya mengaku siap melawan sekelompok orang yang berniat menjatuhkan Prabowo dalam kampanye hitam. Namun saat ditanya perlawanannya seperti apa, Umar enggan menjawabnya. "Kita akan lihat nanti melawannya seperti apa. Yang terpenting jangan ada lagi kampanye hitam yang mengatasnamakan HAM," jelas Umar.

Menurut Umar, persoalan HAM selalu dibahas menjelang Pilpres yang diselenggarakan selama limatahun sekali. Dia pun mengaku miris, persoalan HAM selalu menjadi bahan komoditi politik setiap menjelang Pilpres. "Seharusnya masalah HAM diselesaikan, bukan selalu dibahas saat menjelang Pilpres. Tidak pantas HAM dijadikan komoditi politik ini," ucap Umar.

Dalam pesta demokrasi pada 9 Juli mendatang, Umar mengaku dirinya akan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil PresidenRI. Ia melihat Prabowo merupakan sosok yang tegas dan berani. Ia pun yakin, Prabowo-Hatta bisa mensejahterakan wilayah Indonesia Timur yang kini masih tertinggal.

Umar menyatakan, di wilayah Jabodetabek sedikitnya ada 14.000 anggota. Tidak hanya itu, pihaknya berencana akan menyerukan Indonesia Timur untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres mendatang.

Senada juga diungkapkan oleh Nicholay Aprilindo selaku anggota Komisi Independen Hak Asasi Manusia Timor Loro Sae (Kihamtil). Pria yang pernah menjadi penasehat hukum adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo terkait kasus kepemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Benda Cagar Budaya (BCB) ini menilai, kampanye hitam seperti ini merupakan perbuatan intelijen.

Menurutnya, pergerakan dari sekelompok intelijen ini berniat untuk memecah belah dan mengadu domba antar masyarakat. "Saya melihat, isu HAM ini ada yang menunggangi dari tangan 'setan'.  Mereka berusaha berusaha mengeruk di air yang keruh dan saya tahu itu perbuatan intelejien. Mereka berusaha mengadu domba masyarakat terhadap dua kubu capres ini," kata Nicholay.

Oleh karenanya, ia berharap agar masa kampanye ini dilakukan secara baik dan terbuka tanpa perlu menyudutkan dan menjatuhkan pihak lawan melalui kampanye hitam. "Mari kita berkompetisi untuk mensukses pemerintahan yang baik, stop kampnye hitam yang menyudutkan salah satu pihak. Dan sebaiknya kita beradu komitmen dan program untuk masyarakat," jelasnya.