Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sebagai penyelenggara Pemilu yang salah satu tugasnya menyeleksi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak memiliki nyawa demokrasi dan bekerja terlalu tekhnis dan prosedural.

"Intinya KPU tidak bisa mengakomodir soal substansi, soal keadilan dan kesejahteraan. Seharusnya KPU dari setiap kerjanya bisa merepresentasikan apakah si Capres dan Cawapres adalah orang orang yang bisa mendorong keadilan dan kesejahteraan indonesia," ujar koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras), Haris Azhar, di Halimun, Jakarta Selatan (4/6/2014).

Haris mengatakan selama ini KPU hanya bekerja sesuai preseden saja. Lanjut Haris, KPU dalam menyeleksi calon presiden (Capres) dan (Cawapres) hanya berdasarkan yurisprudensi.

"KPU memiliki mentalitas tukang, yang bekerja secara prosedur, hanya memperhitungkan preseden tahun lalu saja. Prabowo lolos persyaratan menjadi Capres hanya berdasarkan pertimbangan Prabowo lolos menjadi Cawapres lima tahun yang lalu," ujar Haris.

Haris mengatakan apabila KPU hanya bekerja teknis dan prosedural, lebih baik komisi negara tersebut dihapuskan saja.

"Kalau cuma mengecak menandatangani formulir untuk rencana jangka panjang dan tes kesehatan. Kita tidak perlu KPU. Bikin saja sistem komputer, biar si Capres Cawapres a

pply langsung dari kamar ke kantor timsuksesnya, selesai," ujar Haris.