JK: Seorang Diktator Tak Mungkin Demokrat
"Demokrasi punya syarat mutlak, taat hukum dan HAM. Demokrasi tergantung kepemimpinan. Tak mungkin tiba-tiba diktator menjadi demokrat," ujar JK.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menyempatkan ikut berdiskusi bersama Eksponen 98 menyoal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Restoran Banyuwangi, Jakarta Selatan (Rabu (4/6/2014). Ia menilai pascareformasi, Indonesia butuh pemimpin demokratis.
"Spirit kita spirit reformasi. Demokrasi punya syarat mutlak, yaitu taat pada hukum dan HAM. Demokrasi tergantung kepemimpinan. Maka tidak mungkin tiba-tiba seorang diktator menjadi demokrat," ujar JK.
JK menegaskan dirinya bersama Jokowi yang pencalonannya diusung PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Hanura dan PKP Indonesia, sama sekali tidak pernah terlibat kasus HAM, atau kasus lainnya yang merusak citra seorang pemimpin.
Karena dirinya dan Jokowi tidak memiliki catatan buruk, mereka jadi sasaran tembak pegiat kampanye negatif bahkan menjurus fitnah. Menurutnya, kampanye negatif dipakai orang yang tak suka untuk mempengaruhi persepsi masyarakat.
