TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyesalkan pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan capres-cawapres tertentu di Jakarta Pusat.

Koordinator Pemenangan Jokowi-JK wilayah Jabar Mayjen (Purn) TNI Supiadin AS meminta kasus itu diusut tuntas karena menciderai proses demokrasi.

"Apa yang disampaikan Presiden dan Panglima TNI juga belum kering, tapi Babinsa sudah melanggarnya. Pertanyaannya, apakah ini memang kenakalan prajurit atau ada pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini," kata Supiadin kepada wartawan di Posko Pemenangan Jokowi-JK, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Dirinya menegaskan, jika terbukti benar, apa yang dilakukan oleh anggota Babinsa tersebut jelas melanggar UU Pemilu, serta melawan perintah Panglima TNI, bahkan menyepelekan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Babinsa sudah melanggar. Entah tidak mendengar kalimat presiden atau sengaja mengesampingkannya," katanya.

Karena itu, dirinya berharap agar unsur pimpinan TNI melakukan pengurusan dan tindakan tegas kepada para prajuritnya yang melakukan pelanggaran. Dia juga meminta adanya klarifikasi atas tindakan yang dilakukan anggota Babinsa tersebut.

"Karena itu, Danramil harus bertangungjawab mengusut perilaku anak buahnya, bahka Kodim dan Kodam pun harus mengusut. Jika perlu KSAD dan Panglima turun tangan," kata Supiadin.

Lebih lanjut dirinya mengaku prihatin atas tercederainya rangkaian Pilpres 2014. Menurutnya, kedua pasangan capres cawapres bertarung secara fair dan menghindari praktik-praktik kotor.

"Warga negara punya hak pilih yang tidak boleh diseragamkan, hak warga negara adalah hakiki. Mari bersanging dengan cara bertanding, setalah bertanding kemudian bersanding kembali untuk membangun bangsa," lanjutnya.