TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya indikasi pengerahan anggota bintara pembina desa (Babinsa) untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta, disikapi serius oleh Tim Pemenangan Jokowi-JK. Tim pemenangan pasangan nomor urut dua tersebut langsung merespon isu tersebut dengan mengadakan konferensi pers di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta.

Beberapa anggota tim pemenangan Jokowi-JK yang hadir antara lain, Tjahjo Kumolo (Ketua Tim Pemenangan), Anies Baswedan (Juru Bicara) dan Andi Widjajanto (Sekretaris).

"Sejak reformasi TNI dan Polri telah bekerja keras menata dan membenahi diri dari keterlibatan politik praktis. Apresiasi yang tinggi terhadap hal tersebut," buka Anies Baswedan dalam konferensi pers.

Mantan Ketua Komite Etik KPK itu menambahkan, "Beberapa waktu ini kita mendengar laporan, kejadian ada oknum-oknum yang terlibat dalam penggiringan dan pengarahan terhadap pilihan politik masyarakat. Menurut pendapat kami itu mencederai langkah-langkah transformasi reformasi yang dilakukan TNI."

Senada dengan Anies, ketua tim pemenangan pasangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo juga mengecam keras tindakan babinsa dalam mengerahkan opini masyarakat tersebut.

"Presiden telah mengingatkan TNI dan Polri untuk netral. TNI harus menghindari kepentingan politik praktis," papar Tjahjo. Menurutnya jika memang benar babinsa melakukan pengarahan bagi msyarakat dalam pilihan politik tertentu maka harus dievaluasi. "Jangan ciderai pilpres ini," tegasnya.

Sebelumnya tim hukum Jokowi-JK, Alexander Lay juga mengecam keras tindakan babinsa. Dalam konferensi pers saat mendampingi Jokowi di Bawaslu bersama Teten Masduki, Alex meminta Bawaslu bertindak tegas.

"Kita minta Bawaslu untuk menangani Babinsa, meminta agar melindungi hak politik warga," ujar Alex. Ia menambahkan bahwa pada Senin (9/6) panglima TNI akan dimintai klarifikasinya oleh Bawaslu mengenai tindakan babinsa di berbagai daerah yang mengarahkan memilih pasangan tertentu.