TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya indikasi pengerahan anggota bintara pembina desa (Babinsa) untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta, disikapi serius oleh Tim Pemenangan Jokowi-JK. Tim pemenangan pasangan nomor urut dua tersebut langsung merespon isu tersebut.

"Sejak reformasi TNI dan Polri telah bekerja keras menata dan membenahi diri dari keterlibatan politik praktis. Apresiasi yang tinggi terhadap hal tersebut," ujar Anies Baswedan, Sabtu (7/6/2014).

"Beberapa waktu ini kita mendengar laporan, kejadian ada oknum-oknum yang terlibat dalam penggiringan dan pengarahan terhadap pilihan politik masyarakat. Menurut pendapat kami itu mencederai langkah-langkah transformasi reformasi yang dilakukan TNI," kata mantan Ketua Komite Etik KPK itu menambahkan.

Senada dengan Anies, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo juga mengecam keras tindakan babinsa dalam mengerahkan opini masyarakat tersebut.

"Presiden telah mengingatkan TNI dan Polri untuk netral. TNI harus menghindari kepentingan politik praktis," papar Tjahjo.

Menurutnya jika memang benar babinsa melakukan pengarahan bagi masyarakat dalam pilihan politik tertentu maka harus dievaluasi. "Jangan ciderai pilpres ini," tegasnya.

Sebelumnya tim hukum Jokowi-JK, Alexander Lay juga mengecam keras tindakan babinsa. Dalam konferensi pers saat mendampingi Jokowi di Bawaslu bersama Teten Masduki, Alex meminta Bawaslu bertindak tegas.

"Kita minta Bawaslu untuk menangani Babinsa, meminta agar melindungi hak politik warga," ujar Alex.

Ia menambahkan, Senin (9/6/2014) panglima TNI akan dimintai klarifikasinya oleh Bawaslu mengenai tindakan babinsa di berbagai daerah yang mengarahkan memilih pasangan tertentu.