TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Tjahjo Kumolo mempertanyakan pendataan masyarakat yang dilakukan bintara pembina desa (Babinsa) menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Apalagi, tegas Tjahjo pendataan masyarakat itu dilakukan khusus terkait dengan Pilpres. Menurut Tjahjo, tidak ada dasar hukumnya Babinsa melakukan pendataan masyarakat seperti yang dilaporkan media maupun masyarakat.

Menurut Tjahjo Kumolo, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sudah mengamanatkan agar tentara bertindak netral. Pasal 39 (UU TNI) menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Karena itu, dia tegaskan tidak ada dasar hukum bagi prajurit TNI melakukan pendataan masyarakat, khususnya terkait dengan Pilpres.

"Tidak ada dasar hukum bagi prajurit TNI mulai Panglima TNI sampai Babinsa melakukan pendataan masyarakat khususnya terkait dengan Pilpres. Itu tidak ada dasar hukumnya. Apalagi pendataannya menjelang Pilpres, menjelang Pileg," tegas anggota Komisi Pertahanan DPR itu di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Selain itu, mengutip penjelasan dari ketentuan di UU TNI, Tjahjo mengatakan angkatan bersenjata dimungkinkan tidak selalu harus mengikuti struktur administrasi pemerintahan. Termasuk tugas untuk melakukan survei atau pendataan kepada masyarakat.

Apalagi, oknum Babinsa TNI yang mendata warga sembari mengarahkan pilihan di pemilu presiden (pilpres) kepada pasangan capres tertentu. Jika itu memang betul adanya, maka keberadaan Babinsa demikian, harus dievaluasi.

"Posisi Babinsa harus mengayomi masyarakat, ini justru melakukan hal-hal intimidasi," tegasnya.

Dia menegaskan, jika ini benar, maka tindakan tersebut harus dipertanggung-jawabkan. Bukan hanya oleh oknum Babinsa itu sendiri, tapi oleh komando satuan diatasnya.

Karena Tjahjo menilai tidak mungkin aparat babinsa bertindak atas inisiatif sendiri.

"Tidak mungkin Babinsa tanpa diperintah oleh satuan diatasnya. Apakah komandan koramil nya, ataukah komandan Kodim nya," jelasnya.

"Jangan salahkan Babinsa nya. Jangan prajurit yang paling bawah selalu jadi ujung tombak, selalu dikorbankan dan selalu disalahkan. Jenjang diatasnya harus bertanggung-jawab," tandasnya.