TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan kilang minyak PT Pertamina (Persero) dinilai masih kurang ketimbang kebutuhan domestik.

Pertamina hanya memiliki enam kilang minyak yang memproduksi 700-800 ribu bph per hari. Jumlah ini masih di bawah konsumsi bahan bakar domestik yang mencapai 1,5-1,6 juta bph per hari.

Hal ini yang membuat pemerintah kerap mengimpor minyak dari luar negeri. Tingginya impor minyak membuat defisit neraca perdagangan membesar.

Mengenai hal ini, Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas), Syafti hidayat, mengatakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal mengatasi mafia minyak yang selama ini menginggapi bangsa ini.

"Kita harapkan bisa karena Jokowi kan orang yang berani, selain itu Pak Jusuf Kalla juga punya komitmen dalam hal ini," katanya di jakarta, Minggu (8/6/2014).

Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK sempat mengutarakan pentingnya peralihan penggunaan energi dari minyak ke gas alam. Hal Ini bisa membuat pengurangan penggunaan minyak untuk beralih ke sumber energi yang lebih murah.

"Selama ini kan banyak pemburu rente dalam impor minyak, mereka meraup banyak keuntungan dalam penjualan minyak," katanya.

Ia menggambarkan harga minyak mentah Pertamina Trading Energy LTd (Petral) sebagai perusahaan yang memasuk kebutuhan minyak ke Pertamina pada sepanjang 2011 sebesar 113,95 dollar AS per barel.

Padahal harga rata-rata minyak dunia jenis brent pada 2011 hanya sebesar 80-100 barel per dollar AS, dengan harga tertinggi 124 dollar AS per barel. "Selisihnya ya diambil para mafia minyak tersebut," jelasnya.

Dia mengaku bahwa sosok Prabowo-Hatta tidak bisa di andalkan dalam memberantas mafia minyak. Sebab, tidak ada komitmen untuk mengurangi ketergantungan atas impor minyak.

"Selama Hatta menjadi Menteri Kordinator perekonomian, apa yang dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan impor minyak ? sejauh ini kita masih bergantung kepada impor minyak," katanya.