TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih harus punya kepemimpinan, leadership yang bagus. Kalau tidak, akan sulit melahirkan pemerintahan yang harmonis. Seorang presiden harus mampu mengeksekusi kebijakan Negara, tanpa campur tangan siapapun termasuk wapres. Namun, hal itu sulit jika politik bangsa ini masih transaksional.

“Itu bisa dilihat dari hasil Pilkada sejak tahun 2005 -2014 ini di mana 95 persen lebih kepala daerah terjadi pecah kongsi. Selain akibat sistem suara terbanyak, juga setiap pengusung pasangan merasa telah berkeringat, bekerja keras untuk memenangkannya, sehingga harus ada kepentingan politiknya yang diakomodir. Itulah yang mencederai demokrasi,” kata Siti Zuhro pengamat politik LIPI dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Siti Zuhro mengatakan, sering terjadi pasangan capres-cawapres itu dipaksakan, dan mendadak berdasarkan hitung-hitungan politik.

"Padahal, itulah penyakit demokrasi oportunis, bukan dengan membangun nilai-nilai, tapi menonjolkan kepentingan pragmatis, sehingga berbeda apa yang dituliskan dengan apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

Pengamat politik tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan presiden pemegang kendali kekuasaan tertinggi Negara ini, sehingga siapapun termasuk wakil presiden (wapres) tak boleh mengambil-alih kekuasaan presiden tersebut.

Kalau ada wapres yang mbalelo, bandel, dan mau berfungsi menjadi presiden, maka presiden bisa menginisiasi untuk menghentikan wapres.

“Menyadari tugas presiden itu berat, dan kekuasan tunggal ada di tangannya, maka presiden harus tokoh yang kuat, percaya diri, memiliki kemampuan lebih dari kita, dan siap mengendalikan Negara dalam 24 jam,” kata Irmanputra Sidin.

Sementara Adhie Massardi mengusulkan dibuat aturan, agar wapres tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Baik untuk pasangan Prabowo–Hatta maupun Jokowi–Jusuf Kalla.