TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebutkan, TNI bersikap netral dalam Pemilu, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Hal itu diperintahkan lewat surat telegram kepada satuan bawah untuk bersikap netral, sekaligus akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar netralitas TNI.

Hal itu dikatakan Panglima TNI saat memberikan pengarahan di wilayah Kodam VII/Wirabuana Makassar dan diikuti oleh ratusan prajurit dan PNS TNI di wilayah Kodam XVI/Pattimura Ambon, Selasa (10/6/2014).

Lebih lanjut ditegaskan oleh Jenderal TNI Moeldoko, bahwa Komando Kewilayahan bukan hanya kerja TNI AD saja, namun Komando Kewilayahan juga tugas dari TNI AL dan TNI AU, untuk itu sangatlah penting tugas pembinaan teritorial.

Menurutnya, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan teritorial sangat strategis dan sangat luas cakupannya.

"Untuk itu laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada, apalagi melaksanakan pesan-pesan dari sekelompok atau organisasi untuk kepentingannya," katanya.

Sebelumnya di Ternate, Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Ketua KPK Abraham Samad, Jaksa Agung Basrief Arief dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan 'koordinasi dan supervisi pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi sektor pertambangan mineral dan batubara', yang diikuti oleh ratusan prajurit TNI dan Polri serta pegawai Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan paparan mengenai peran TNI dalam membangun ketahanan nasional di sektor pertambangan. Menurut Jenderal TNI Moeldoko, terdapat tiga variable dalam pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ketahanan nasional:

Pertama, konsistensi terhadap sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai dua kepentingan sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, guna memantapkan ketahanan nasional dihadapkan kepada kenaekaragaman geo, demo dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Kedua, regulasi pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum dalam rangka mencapai kemantapan ketahanan dan kekuatan nasional.

Ketiga, peran serta segenap komponen bangsa, baik aktor utama patriot ekonomi, dalam kaitan ini adalah aktor pengelola sumber daya mineral dan batu bara, maupun aktor patriot pendukung yang kesemuanya terarah pada tujuan membangun kesejahteraan dan stabilitas ketahanan nasional.

Diakhir kegiatan, Panglima TNI bersama Kapolri, Ketua KPK dan Jaksa Agung menandatangani komitmen penyelamatan sumberdaya alam Indonesia sebagai tanda dimulainya pencegahan tindak pidana korupsi sektor pertambangan mineral dan batubara.