Projo Desak SBY Jujur Soal Pemberhentian Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus angkat bicara dan jujur soal pemberhentian calon presiden Prabowo Subianto sesuai keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) per 21 Agustus 1998.

Demikian dikatakan Koordinator Nasional Pro-Jokowi (PROJO) Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Kamis (11/6/2014).

Budi mengatakan Presiden SBY ketika itu merupakan salah satu penandatangan rekomendasi keputusan DKP tersebut.

"Presiden SBY harus bicara jujur. Beliau saat ini juga ikut bertanggung jawab terhadap nasib perjalanan bangsa ke depan. Presiden jangan diam saja. Beliau kan pelaku sejarah saat itu, sehingga mengetahui peristiwa itu secara detil, " ujar Budi.

Budi mengatakan hal tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut urusan kenegaraan yang substansif dan melibatkan intistusi yang menjadi bhayangkara negara.

"TNI jangan dikorbankan untuk kepentingan politik kelompok dan pribadi," ujar mantan kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ia pun meminta Presiden SBY harus menjelaskan secara terbuka kondisi yang terjadi saat itu. Sebab hal itu merupakan pelajaran penting bagi bangsa Indoneasia.

Jangan sampai, katanya, bangsa Indonesia mempunyai pelajaran sejarah yang kelam dan menyesatkan. "Masa depan bangsa yang gemilang tidak mungkin dibangun dari masa lalu yang penuh dusta, derita dan nestapa," pungkas aktivis UI 98 ini.