TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Greenpeace Indonesia menilai visi misi pasangan kedua Capres  dan Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukan strategi dan target yang cukup kuat dalam perlindungan hutan, lautan, dan iklim, serta perlindungan lingkungan dari polusi bahan kimia berbahaya.

Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mengungkapkan komitmen dan program dalam visi-misi keduanya tampak masih sangat mengandalkan ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam strategi pembangunan nasional.

Padahal kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah ada dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera.

Dalam dokumen visi-misinya Pasangan Jokowi-JK masih menunjukkan batubara sebagai solusi energi di Indonesia, sementara Prabowo-Hatta juga mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara.

“Kami menantang pemerintah baru nanti untuk menetapkan target setidaknya 40% energi terbarukan pada 2030. Pada era krisis iklim ini sudah saatnya pemerintah beralih kepada energi aman, bersih, dan terbarukan. Eksploitasi SDA berlebihan dan merusak merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, hari ini (12/6/2014).

Selain pengembangan industri ekstraktif di hulu, kedua pasangan Capres dan Cawapres juga berencana mengembangkan sektor industri hilir yang intensif menggunakan bahan kimia berbahaya dan berpotensi melepaskannya ke lingkungan tanpa menunjukan komitmen menuju nol pembuangan semua bahan kimia berbahaya dan penerapan prinsip kehati-hatian dan pendekatan pencegahan.

Terkait pengembangan sektor-sektor tersebut, diperlukan investasi pada pembangunan inovasi kimia hijau (green chemistry) dan produksi bersih sebagai usaha perlindungan utama bagi lingkungan.

Longgena menambahkan, di sektor kelautan, pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan, termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktek perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan.

Sementara pasangan Jokowi-JK juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait lemahnya tata kelola perikanan.

Pembangunan di sektor kehutanan mendapat tempat penting dalam visi dan misi kedua pasangan tersebut, namun tak satupun yang mengarah pada komitmen nol deforestasi. Jokowi-JK dalam visi-misinya lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar yang selama ini identik dengan praktek penebangan hutan tanpai ijin yang dilakukan oleh masyarakat adat/ lokal yang bergantung hidup pada hutan, di sisi lain praktek konversi hutan skala besar oleh korporasi belum menjadi perhatian.

Pasangan Prabowo-Hatta menegaskan tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, akan tetapi hal ini juga tidak sepenuhnya memberikan komitmen perlindungan hutan dan gambut tersisa.

“Kami mengharapkan adanya komitmen yang lebih kuat disampaikan kepada publik pada tanggal 5 Juli yang akan datang pada saat debat terbuka tentang isu lingkungan nanti”, demikian Longgena.

Sampai saat ini, sudah puluhan ribu masyarakat Indonesia bergabung dalam 100persenindonesia.org untuk menyatakan bahwa suara mereka 100% untuk lingkungan. Greenpeace menantang kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk 100% berkomitmen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih dan terbarukan dan laut sehat dan terlindungi.