TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agenda Prabowo-Hatta untuk menyiapkan pendirian bank tani dan nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan merupakan gagasan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, sekaligus upaya mereorientasikan sistem pelayanan perbankan agar lebih berkiblat dalam memayungi kebutuhan ke arah bangkitnya ekonomi rakyat.

"Bukan rahasia, kegagalan pemerintah menyejahterakan petani dan nelayan di antaranya dipicu oleh rendahnya akses terhadap permodalan. Agenda Prabowo-Hatta ini mengisyaratkan perlunya dilakukan reorientasi mendasar perbankan yang lebih bersahabat pada petani,” ujar Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) di Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Dalam visi dan misinya, dwitunggal Prabowo-Hatta telah menggagas pendirian bank petani dan nelayan, sebagai bagian dari agenda besar reorientasi keuangan menyangkut sistem perbankan nasional. Termasuk di dalamnya, memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil seperti petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, serta pedagang kecil lainnya.

Syahganda memastikan, gagasan Prabowo-Hatta tersebut untuk memperbesar akses permodalan kepada petani, yang tak lepas dari keyakinan kedua pemimpin bahwa sektor pertanian masih sangat strategis dan sentral. Selain sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, juga pencipta lapangan usaha terbesar yakni di daerah pedesaan dan sekitar perkotaan (sub-urban area).

"Di pedesaan, sektor pertanian memberikan peran besar dalam pembentukan struktur kesempatan kerja sebesar 58,78 persen,” tutur Syahganda.

Sektor pertanian juga mampu menghidupi masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 20,6 juta jiwa atau sekitar 57,75 persen dari total penduduk miskin nasional.

"Sebagian besar usaha kecil dan mikro berada dan berusaha di sektor pertanian dan usaha terkait pertanian di pedesaan," lanjut kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia ini.

Ia menyebutkan, sejauh ini persoalan kerap muncul lantaran dari aspek persentase kredit umum perbankan, terdapat ketimpangan begitu kentara dalam alokasi dan proporsi kredit untuk sektor pertanian.

"Celakanya, meskipun hal ini sudah lama menjadi pengetahuan umum, tetapi karena tidak ada yang mengoreksi, seakan-akan inilah kebijakan dan arah program yang seharusnya berlangsung," ujar Syahganda.

Menurutnya, kondisi atas ketimpangan inilah yang mendorong Prabowo-Hatta harus melakukan perubahan orientasi perbankan. Sehingga, perbankan nasional mampu tumbuh dalam indikator makro perbankannya, tapi diikuti keberpihakan pada sektor pertanian di basis pedesaan.

Secara elementer, katanya, reorientasi ini dimulai dengan peningkatan alokasi, proporsi kredit perbankan, terutama perbankan persero milik pemerintah kepada sektor pertanian di wilayah pedesaan untuk petani, nelayan, termasuk golongan usaha rumah tangga, mikro dan kecil.

"Jadi, reorientasi perbankan sangat diperlukan, walaupun saat ini sudah banyak program perkreditan yang dijalankan, seperti KUK (Kredit Usaha Kecil), KUT (Kredit Usaha Tani) atau KUR (Kredit Usaha Rakyat/KUR), dan lain-lain, namun kenyataannya masih sangat terbatas dan menyulitkan, di samping tetap dibiarkan menghadapi benturan persyaratan formal perbankan," jelas Syahganda.