TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Poempida Hidayatullah mengatakan Indonesia masih berada dalam cengkeraman mafia impor minyak. Kondisi ini, katanya, membuat kondisi Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

"Mafia minyak menikmati uang negara dari dua sisi, impor dan ekspor, sementara APBN berdarah-darah terus, subsidi terus membengkak, negara menambah utang terus. Ini sangat memprihatinkan," kata Poempida Hidayatullah dalam rilis yang diterima Tribunnews, Kamis (12/6/2014).

Pernyataan Poempida itu terkait pernyataan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo dan Hatta Radjasa untuk memberantas korupsi dan penegakan hukum dalam debat Capres/Cawapres.

Menurut Poempida kebijakan impor minyak dipandang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Hatta Radjasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya bertanggung jawab memberantas itu, tidak membiarkan mafia minyak merajalela di negeri kita," kata Poempida Hidayatullah.

Ia mengatakan, Presiden mendatang harus mampu memberantas mafia minyak. Berbagai langkah strategis kebijakan minyak dan gas juga harus diambil.

"Selama ini, mafia migas dibiarkan bergentayangan," imbuhnya.

Adapun pada Selasa silam, sekelompok masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan menuntut dibongkarnya mafia minyak, yang merugikan negara.

Ferdinand Hutahayan, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas, menuntut Presiden SBY mengusut keterlibatan mafia minyak yang diduga merugikan negara Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun.

"SBY harus mengadukan mafia minyak ke Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.