TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengapresiasi adanya penerjemah bahasa isyarat (sign intepreter) dalam debat kandidat Pilpres kedua.

"Ada pemandangan yang berbeda kalau kita melihat televisi yang menyiarkan debat kandidat, yaitu adanya penerjemah bahasa isyarat yang disiapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujar Koordinator Nasional JPPR, Afif Afifuddin, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (16/6/2014).

Menurut Arif, ini merupakan terobosan bagus untuk menjembatani kaum disabilitas rungu (tunarungu--Red)) yang ingin mengetahui visi dan misi capres.

Hal ini, imbuh Arif, harusnya juga disediakan dalam iklan-iklan layanan masyarakat yang dibuat KPU. "Akses informasi harus dibuat sebanyak mungkin untuk mensosialisasikan gagasan dan visi misi capres," ujarnya.

Kedua, terang Arif, dalam merebut ruang publik, Joko Widodo terlihat lebih simpati dengan misalnya terlihat lebih agresif atau inisiatif menghadapi Prabowo Subianto di awal debat. Ini pula dilakukannya pada debat pertama.

"Prabowo juga gagal mengemas persetujuannya dengan gagasan Jokowi dengan mengungkapkan bisikan tim ahlinya. Mestinya, bahan diskusi dengan tim ahli seperti "jangan pernah setuju dengan pendapat Jokowi" tidak perlu disampaikan Prabowo di ruang debat seperti ini," terang Arif.

Ketiga, dari sisi materi, ujar Arif, Jokowi memang lebih menunjukkan contoh-contoh kecil dan konkret dibanding Prabowo yang masih menyajikan janji-janji dalam narasi besar.

"Keempat, secara teknis, posisi moderator yang membelakangi audiens terasa kurang enak dilihat karena audiens yang menyaksikan lewat TV jauh lebih banyak daripada yang hadir di studio," kata Arif.

Kelima, imbuh Arif, isu kesejahteraan penyandang disabilitas juga sempat disuarakan Prabowo. Ini adalah kabar gembira bagi perjuangan hak penyandang disabilitas yang selama ini jarang diperhatikan.

Keenam, Jokowi berhasil "melibatkan" banyak pihak dalam pemaparan visi misinya dengan menyebut beberapa nama orang dari beberapa daerah di awal debat dan juga menyebut beberapa daerah di Indonesia di akhir debat.

"Ini tentu sangat menyentuh beberapa pihak yang disebut," terang Arif.