TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana calon presiden Prabowo Subianto untuk membangun dua juta hektar sawah baru sebagaimana dinyatakan dalam acara debat Minggu (15/6/2014) malam dinilai sebagai program bermartabat bagi rakyat dan sangat realistis untuk dijalankan ke depan.

Selain bisa langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, program tersebut berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) guna mewujudkan kedaulatan pangan serta terkait upaya mengembangkan kesejahteraan hidup rakyat di kalangan petani.

"Kuncinya nanti terletak pada kebijakan pemerintah yang tidak hanya cukup dalam bentuk regulasi semata-mata, tetapi memerlukan konsistensi keberpihakan terus-menerus kepada rakyat yang tergolong petani," ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Direktur Penggalangan Relawan Tim Sukses Nasional Prabowo-Hatta ini menambahkan, gagasan mencetak dua juta hektar sawah memang menjadi salah satu program unggulan Prabowo-Hatta. Ia mengklaim, ini menjadi terobosan menuju kedaulatan pangan di tanah air.

Hal itu tak lepas dari fakta, terdapat sekitar 60 persen rakyat Indonesia yang bekerja dan
menggantungkan hidup pada sektor pertanian. "Meski mayoritas, toh, petani kita seperti ditakdirkan hidup sebagai warga negara kelas dua atau bahkan terpinggirkan," tegasnya.

Menurutnya, sumber kehidupan para petani kurang diperhatikan, termasuk akses pada modal usaha yang selama ini kerap dinomorduakan. Sementara kucuran kredit untuk sektor pertanian tidak semenarik di sektor konsumsi dan properti yang begitu diagungkan perbankan.

Dalam agenda Prabowo, untuk mencapai kedaulatan, produksi pangan utama Indonesia harus mampu tumbuh signifikan atau jauh lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun, dan melebihi tingkat kenaikan permintaan dunia berikut tingkat kenaikan pendapatan penduduk per kapita.

Ia menilai produksi beras nasional bisa digenjot dengan mencetak dua juta hektar sawah baru dalam lima tahun, selain dengan cara menambah alokasi APBN untuk sektor pertanian yang saat ini baru di kisaran dua persen.