TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan kondisi makro ekonomi negara dengan salah satu dindikatornya adalah inflasi. Inflasi itu harus dikendalaikan karena berakibat langsung pada kehidupan masyarakat dengan kenaikan harga.

"Dalam kebijakan fiskal dan moneter negaran pengendalian inflasi adalah salah satu faktor yang paling penting untuk dikendalikan dan dicapai, selain pertumbuhan ekonomi nilai tukar. Infalsi adalah salah satu indikator stabilitas ekonomi negara," kata Tim Kampanye Nasional Jolowi-JK, Arif Budimanta, di Media Center Jokowi-JK, Jl. Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2014).

Berangkat dari situ, alasan Jokowi menanyakan soal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Prabowo Subianto dalam debat capres Minggu (15/6/2014).

Walaupun pertanyaan itu oleh kubu Prabowo dianggap teknis dan terlampau makro, tapi bagi Jokowi itu sekaligus membuktikan komitmen Jokowi untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

"Sebentar lagi misalnya, masyarakat menghadapi tiga event yakni puasan Ramadhan dan masa sekolah anak-anak. Kondisi-kondisi tersebut berkontribusi terhadap inflasi.

Karena itu harus ada kebijakan terkait even-even tersebut agar inflasi bisa dikendalikan sehingga masyarakat tidak mengalami kenaikan harga berkali-kali.

Dengan demikian masyarakat bisa menghadapi puasa dan lebaran dengan kegembiraan. Jangan sampai masyarakat selalu menghadapi puasa dan lebaran dibarengi dengan hargan harga yang selalu naik," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Arif, dalam konteks itu, Jokowi juga menyiapkan program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar.

"Dengan kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat masyarakat tidak mempunyai pengeluaran lagi yang membebani masyarakat. Dengan demikian inflasi tetap terkendali," paparnya.

Arif mencontohkan Malaysia, setap Ramadhan harga malah semakin turun, karena pemerintah aktif membuat kebijakan yang berimplikasi pada pengendalaian inflasi. Artinya, negara hadir dan berperan setaip saat masyarakat memerlukan.

"Contoh lain, ketika Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukan beras ke Jakarta.

Juga pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memasukkan sapi ke Jakarta. Semua itu, dalam rangka mengendalaikan inflasi," katanya.

Alasan Itulah, papar Arif, pemerintah yang diperjuangkan Jokowi-JK, takni selalu hadir dan mengendalikan infalsi agar masyarakat tidak mengalami kenaikan harga.

Mekanisme pengendalaian infalsi bukanlah hal sepele seperti yang terkesan dari penyataan Prabowo, tetapi menjadi sangat strategis karena itu menyangkut langsung dengan kehidupan masyarakat.