Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Calon Presiden 2014

Margarito Kamis Tegaskan Pilpres Bisa Terjadi dalam Dua Putaran

Menurut Margarito, suara terbanyak bukan pilihan yang harus diambil mengingat peserta calon presiden dan wakil presiden kali ini hanya dua pasangan.

Margarito Kamis Tegaskan Pilpres Bisa Terjadi dalam Dua Putaran
Tribunnews/Dany Permana
Pengamat hukum, Margarito Kamis 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) harus dilaksanakan dua putaran jika syarat kemenangan tidak sesuai dengan yang tertera di undang-undang.

Menurut Margarito, suara terbanyak bukan pilihan yang harus diambil mengingat peserta calon presiden dan wakil presiden kali ini hanya dua pasangan.

"Bisa dua, jangan yang aneh-aneh," kata Margarito saat ditemui di Whiz Hotel Cikini, Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Margarito menampik jika dua putaran harus dihindari dengan alasan menghabiskan uang yang banyak dan pemilih yang 'itu-itu aja' karena tidak ada limpahan suara dari pasangan calon yang telah gugur.

"Nggak apa-apa. Itu harus. Kalau begitu cara pandangnya, Anda kampanye saja di Jawa. Lupakan Indonesia bagian Timur. Karena kumpul itu manusia-manusia di Indonesia Timur sana (jumlahnya) masih kalah dengan Provinsi Jawa Timur. Nggak sampe 30 juta. Kumpul semua manusia di Indonesia Timur masih kalah dengan Jawa Timur. Terus jadi presiden Jatim? jadi presiden Jawa saja? Padahal nggak begitu UUD," kata Margarito.

Margarito melanjutkan Pasal 159 ayat (1) UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengisyaratkan pasangan calon terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia sudah benar.

"Agar kita ini orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu merasa berada di satu rumah yang namanya Indonesia. Itu hakekatnya," ujar dia.

Margarito pun mencontohkan bahayanya hanya dengan penentuan suara terbanyak namun tidak mewakili teritorial Indonesia. Menurut Margarito, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maluku Utara adalah 700 ribu. Sementara jumlah DPT di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sudah jutaan.

"Dilihat dari sini sudah selesai. Tapi ini soal berbangsa. Agar semua orang itu merasa ini bangsanya, ini negaranya," kata dia.

Sebelumnya, tiga pemohon mendaftarkan uji materi Pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut berbunyi 'Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia'.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas