TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesuksesan dan keluruhan budi Aktivis 98 adalah membubarkan rezim otoriter Orde Baru, dan menyetujui pemberlakuan sistem demokrasi yang lebih sehat dan fair. Demi itu, semangat Aktivis 98 mestinya tetap setia mengawal sistem dan budaya demokrasi Indonesia sungguh-sungguh dan riang gembira.

Jangan sampai semangat demokrasi terhenti dan dikotori nalar kekuasaan dalam dukung-mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sungguh sangat disayangkan kalau Aktivis 98 tidak bisa menjaga hal ini.

UUD 45 menjamin kebebasan berpendapat juga berkumpul, termasuk di dalamnya adalah jaminan hak warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih. Dua capres yang sedang bertanding ini disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Artinya, dua-duanya memiliki hak untuk dipilih karena sudah disahkan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

"Untuk itu mendiskreditkan salah satunya dan mendistorsi informasi, apalagi mempropagandakan di antara duanya, tidak boleh dipilih karena tidak sah sebagai capres adalah dosa demokrasi. Nalar gelap semacam ini harus dihentikan supaya teman-teman aktivis tidak terjebak dan dituduh mempraktikkan nalar fasis dan otoriter," kata Farhan Effendy, Eksponen 98 di Jogjakarta/Sekretaris DPP Partai Demokrat dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Minggu (22/6/2014).

Aktivis 98 hari ini tersebar sebagai pendukung masing-masing capres. Bahkan ada yang menjadi tim suksesnya. Maka tidak perlu memaksakan nalarnya dengan membangun propaganda hitam atau negatif. Cukuplah sosialisasikan keunggulan kompetitif dan personal leading mereka.

"Juga boleh dan baik jika membangun propaganda berdasar visi dan program yang dibutuhkan rakyat. Saya berharap teman-teman Aktivis 98 yang berdiri sebagai pendukung atau tim sukses di masing-masing kandidat berpikir sehat dan produktif agar tidak terjebak dalam sikap mental pecundang demokrasi," ungkapnya.