TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nahdlatul Ulama bersikap netral dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. NU memberikan kebebasan kepada warga Nahdliyin untuk memilih calon presiden dan wakil presiden mana pun.

"Kalau ada klaim dari capres atau parpol yang didukung NU, itu keliru," ujar Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendi Yusuf saat diskusi bertajuk "Perspektif Indonesia: Faktor Islam di Pilpres 2014" di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Dia mengatakan, prinsip untuk kembali netral dalam politik merupakan khitah NU yang disepakati dalam muktamar organisasi tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur.

Menurut dia, sebagai salah satu pimpinan NU, dia ingin menjaga khitah tersebut agar tidak ternodai dalam Pilpres 2014.

"Kalau banyak sekali kiai-kiai yang ikut kelompok Prabowo atau Jokowi itu mesti dibaca sebagai warga yang kebetulan anggota NU," ucapnya.

Mantan anggota DPR RI itu hanya meminta kepada warga Nahdliyin untuk menentukan pilihannya berdasarkan pemimpin yang demokratis, berbudi pekerti baik, serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dia juga meyakini, warga Nahdliyin pada akhirnya memilih pemimpin yang bisa memberikan manfaat bagi umat.