TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas oleh capres Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak hanya akan menjadikan bangsa Indonesia lebih makmur, namun juga semakin disegani perannya di dunia internasional.

Menurut Anggota Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-JK, Arif Budimanta, doktrin Indonesia menjadi Poros Maritim sudah mendapat perhatian luas tidak hanya dari para akademisi, namun juga representasi masyarakat Indonesia di luar negeri.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia berangkat dari pemahaman terhadap geostrategis Indonesia, dimana luas lautan mencapai 75 persen, dan berada di alur laut pelayaran dunia yang sangat strategis.

"Sayangnya selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal," ujar Arif di Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Menurut Arif, potensi ekonomi kelautan yang sangat besar tersebut menjadi lebih strategis apabila kepemimpinan Indonesia mampu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Dengan doktrin poros maritim dunia, maka laut sebagai halaman depan kita; pembudidayaan laut sebagai simbol kemajuan peradaban masa depan Indonesia; itu akan menjadikan Indonesia memiliki potensi kuat untuk mengejar ketertinggalannya dan hidup sejahtera dengan seluruh kekuatan lautnya," ujarnya.

Doktrin Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia milik Jokowi salah satunya diturunkan ke dalam konsep 'Restorasi Maritim Indonesia'. Ada empat poin utama yakni mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), memberantas illegal fishing, ekspansi budidaya laut, dan mengembangkan padat karya di sektor maritim.

Sebab berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, potensi pendapatan sektor perikanan laut adalah Rp65 triliun dan terjadi illegal fishing. Sementara data audit BPK 2012 menemukan potensi pendapatan bila illegal fishing dihilangkan adalah Rp365 triliun. Artinya ada Rp300 triliun potensi pendapatan negara yang hilang.

Di sisi ekspansi budidaya laut, Jokowi menemukan ada potensi hingga 12 juta hektar lahan baru. Dalam bentuk kegiatan seperti keramba dan jaring apung, minimal bisa dikembangkan hingga 400 ribu hektar. Untuk permodalan, akan didirikan Bank Agro Maritim. Kesemuanya diperhitungkan bisa menambah pendapatan negara hingga Rp147 triliun.

Untuk mengatasi pasar gelap dan pemanfaatan ZEE, Jokowi mendapat data setiap tahun potensi pendapatan negara yang hilang adalah Rp14 triliun. Untuk mengatasinya, maka pembangunan industri pengolahan ikan di wilayah penangkap ikan akan didorong. Untuk meningkat produksi ikan menjadi 1,5 juta ton pertahun, maka armada tangkap ikan harus ditambah. Selain itu, pasar ikan modern harus dibangun di berbagai tempat. Potensi pendapatan negara dari itu saja bisa berkisar Rp30-50 triliun.

Dengan menambah armada tangkap dan budidaya kelautan, dihitung bisa menyerap 6,7 juta tenaga kerja baru, atau total 12,3 juta, menambah 5,6 juta tenaga kerja sektor itu yang sudah ada saat ini.