TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memberikan jaminan bahwa seluruh birokrasi sipil pemerintahan, TNI, Polri maupun intelijen  bersikap netral selama kampanye terutama dalam pelaksanaan pemilihan presiden 9 Juli dan penghitungan suara setelahnya.

‘’Berulang kali SBY menegaskan birokrasi pemerintahan, serta polisi dan TNI netral. Jadi kita pegang kata-katanya itu. Saya percaya SBY tidak melakukan manuver untuk memenangkan Prabowo,’’ kata Guru Besar Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola di Jakarta, Rabu (2/7).

Dia mengomentari dukungan yang diberikan Partai Demokrat kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono yangh juga Presiden RI.

Pada pekan ini, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan DPP Partai Demokrat memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta. Sebelumnya Yudhoyono mengatakan Partai Demokrat netral dan bebas memilih capres sesusia hati nuraninya namun tidak boleh golput. Sejumlah kader dan elite Demokrat mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tamrin mengatakan tidak perlu khawatir Presiden Yudhoyono akan mengerahkan perangkat pemerintahan, Polri, TNI maupun intelijen untuk memenangkan Prabowo, karena Presiden Yudhoyono berulang kali menegaskan segenap aparat pemerintah, TNI dan Polri netral. Kata-kata Presiden Yudhoyono bisa dipegang karena SBY tidak akan mengorbankan diri sebagai seorang demokrat hanya untuk memenangkan Prabowo.

Sosiolog UI itu juga mengatakan, walau DPP Partai Demokrat memutuskan mendukung Prabowo, tidak ada jaminan di lapisan bawah terjadi hal yang sama. Para gubernur, bupati, atau pun camat, mempunyai agenda sendiri-sendiri.

‘’DPP Partai Demokrat boleh memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Hatta, tetapi di tingkat bawah putusan tersebut belum tentu dipatuhi.’’

Tetapi satu hal yang mesti dilakukan secara serius oleh Presiden SBY adalah menjamin adanya netralitas seluruh perangkat pemerintahan tersebut. Karena itu SBY juga harus memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintahan, birokrasi, TNI dan Polri serta intelijen benar-benar berada di bawah kendalinya.