TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Maraknya kampanye hitam sampai kericuhan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014), membuat putra bungsu Bung Karno, Guruh Soekarnoputra geram.

Guruh bahkan mencium adanya upaya sistematis dan masif untuk membatasi hak warga negara menggunakan hak pilihnya. Pemerintah dan seluruh lembaga terkait pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurutnya harus bertanggungjawab.

Dirinya menyebutkan, jika ternyata pada Pilpres 2014, ditemukan kecurangan, Guruh mendesak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) agar meminta kepada semua negara anggota PBB, untuk tidak menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang ataupun lembaga-lembaga internasional lainnya.

"Peristiwa di Hongking telah menjadi bukti valid rezim presdien SBY secara sistematis dan masif, membatas hal warga untuk menggunakan hak pilih. Kesiapan para staf KJRI Hongkong adalah kebetulan yang disengaja, jadi bukan kesalahan, tapi rencana sistematis," kata Guruh di media center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Lebih lanjut dikatakan Guruh, apabila pilpres berlangsung curang, pihaknya meminta PBB agar meminta kepada semua negara anggota PBB untuk tidak menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang.

"Jangan menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang dan lembaga-lembaga internasional lainnya," katanya.

Hingga berita ini dimuat, belum diperoleh tanggapan dari Presiden SBY maupun pihak istana mengenai kekahwatiran Guruh tersebut.