Tribunnews.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman membantah kabar Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat Setyardi Boediono hanya akan dijerat Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sutarman menegaskan Setyardi akan dijerat pasal berlapis dengan memakai undang-undang lain.

"Semua itu pakai undang-undang lainnya juga akan diterapkan. Semua undang-undang nanti," ujar Sutarman di Kompleks Parlemen, Senin (7/7/2014). Menurut dia, Setyardi dan penulis di Obor Rakyat, Darmawan Sepriyossa, baru dijerat UU Pers lantaran delik tersebut yang sudah memiliki kecukupan bukti.

Sutarman mengatakan Polri belum dapat membuktikan dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Menurut dia, untuk delik ini polisi harus terlebih dahulu memanggil pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana delik aduan.

Dalam kasus Obor Rakyat, pihak yang merasa dirugikan adalah Jokowi. "Kan harus (yang) lapor Pak Jokowi belum diperiksa. Ya harus (diperiksa), itu kan delik aduan, Pak Jokowi kan sibuk. Jadi semua UU akan kami terapkan," kata Sutarman.

Setyardi yang juga komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII dan Darmawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerbitan dan penyebaran tabloid Obor Rakyat. Mereka disangka melanggar Pasal 18 Ayat 3 jo Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 9 Ayat 2 UU 40/1999 menyatakan, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum. Sementara itu, Pasal 18 Ayat 3 menyatakan, pelanggaran terhadap Pasal 9 Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setyardi dan Darmawan karena dinilai menghina dan memfitnah Jokowi lewat tabloid Obor Rakyat. Tim Jokowi-JK melaporkan Setyardi dan Darmawan dengan delik pidana pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.