TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Litbang DPP Golkar Indra J Piliang mengatakan Koalisi Pemanen Merah Putih cacat sejak dilahirkan.

"Koalisi permanen itu cacat sejak dilahirkan. Tidak ada mandat DPP (Golkar) melakukan koalisi permanen selama 5 tahun ke depan," ujar Indra dalam jumpa pers "Penyelamatan Partai Golkar" di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Menurutnya, Golkar harus kembali berkonsentrasi mengurusi internal partai. Bukan cuma sibuk mengurusi calon presiden. "Golkar harus konsetrasi, balik ke kandang lah. Jangan cuma urus itu capres-capres. Kami saja sudah enggak urusin JK kok," katanya.

Beberapa keputusan dan kebijakan penting yang diambil DPP Golkar dinilai tidak melalui mekanisme rapat harian maupun pleno. Kebijakan dan keputusan itu diambil dalam pertemuan tertutup dalam lingkungan terbatas. Di antaranya adalah membentuk Koalisi Permanen Merah Putih.

Sementara, Tokoh Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mengatakan, keikutsertaan partai berlambang pohon beringin itu dalam koalisi permanen dianggapnya tidak sah. Sebab, tidak sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi partai dalam AD/ART.

"Kan ada dalam rapat, tidak bisa ditentukan sendiri," ujar Ginandjar.

Keputusan DPP Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dianggap tindakan yang menyampingkan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi yang merupakan kader dan mantan ketua umum Partai Golkar.

Akibatnya, kinerja politik partai Golkar cenderung oligarkis dan otoriter serta tidak mempertimbangkan kepentingan partai secara keseluruhan.

"Kan di dalam pasangan Jokowi-JK ada kader Golkar, akan wajar saja dalam hasil Munas Golkar nanti akan mendukung Jusuf Kalla," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya mengelar gerakan seruan penyelamatan partai Golkar, mendesak diadakan Musyawah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk digelar selambat-lambatnya 4 Oktober 2014.(Rahmat Patutie)