TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menilai sikap Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang mendorong komisi I memanggil manajemen RRI dianggap sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan hanya karena hitung cepat RRI memenangkan Jokowi-JK.

Hasto mengingatkan Mahfudz yang merupakan politisi PKS harus tahu bahwa RRI selain telah terdaftar di KPU, juga memiliki rekam jejak yang akurat di dalam menampilkan hitung cepat (quick count).

"Daripada sibuk menekan lembaga yang kredibel tersebut, lebih baik Mahfudz memberikan penjelasan ke publik mengapa hasil real count yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2014 bisa sama persis dengan hasil survey PKS tanggal 5 Juli.

Mengapa hasil survey tanggal 5 Juli tersebut kemudian dihapus jejaknya seolah ada yang ditutupi," kata Hasto di Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Ketika kekuasaan digunakan, katanya, secara sepihak, maka itu adalah benih dari tirani.

"Jangan sampai model komentar yang terkesan emosional terhadap media kini menjadi trend baru di kubu Prabowo-Hatta hanya karena media tersebut menyiarkan fakta obyektif terkait hasil quick count," ujarnya.

"Lebih baik Mahfudz mendorong semua lembaga survey yang mengeluarkan hitung cepat untuk bersedia diaudit oleh komite etik yang independen. Demikian pula lebih baik PKS berani mengeluarkan hasil real count untuk disandingkan dengan real count lainnya," lanjut Hasto.

Menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini, seluruh pihak hendaknya menjaga suasana tetap kondusif. Biarlah KPU melaksanakan tugasnya untuk rekapitulasi secara transparan.

Bahkan, mendorong KPU untuk mengumumkan seluruh hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota.

"Itu jauh lebih cocok disuarakan oleh Pimpinan Komisi DPR RI, daripada menggunakan lembaga perwakilan rakyat tersebut untuk menakut-nakuti manajemen RRI," tegas Hasto.