Pemerintah Harus Jamin Tak Ada Kerusuhan 22 Juli
Kerusuhan tak akan terjadi jika pemerintah turun tangan, menjaga proses rekapitulasi suara Pilpres 2014 di KPU aman dan lancar.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi telah mendengar kabar bakal adanya kerusuhan yang dilakukan massa dari sejumlah daerah dari luar Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang menuju ke Gedung KPU pada 22 Juli 2014 mendatang.
"Kalau ada yang rusuh, berarti diizinkan oleh pemerintah. Kalau ada yang berbuat macam-macam, berarti ini diizinkan oleh pemerintah," ujar Hasan kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2014).
Namun. kata Hasan, hal tersebut tak akan terjadi jika pemerintah turun tangan, menjaga proses rekapitulasi suara Pilpres 2014 di KPU aman dan lancar. Jika kerusuhan terjadi pasca 22 Juli, langkah pengamanan Pemerintah patut dipertanyakan.
"Kalau massa tersebut tidak direstui masuk ke Jakarta dan KPU oleh pemerintah, mereka mau apa?" katanya.
KPU akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara dan pengumuman pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli 2014. Berhembus kabar, bakal terjadi kerusuhan yang ditimbulkan massa pendukung salah satu pasangan yang tak terima keputusan KPU.
