TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP diuji netralitas dan kredibilitasnya. Sebab keberadaan lembaga-lembaga yang punya otoritas dalam melaksanakan dan mengawasi pemilu tersebut akan mewarnai pertumbuhan demokrasi Indonesia ke depan.

"Kami mengharapkan lembaga-lembaga penting tersebut bekerja dengan baik, netral dan imparsial, " ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Koordinator Nasional PROJO kepada wartawan dalam acara Konperesensi pers yang di selenggrakan di markas Projo di bilangan Pancoran , Rabu (16/7/2014).   

 Dalam kesempatan itu, PROJO juga menyampaikan belasan bukti kecurangan yang terjadi di lapangan dari mulai di Tanggerang, Wonosobo sampai Madura. Selain itu penemuan praktek politik uang yang terjadi di beberapa daerah berlangsung sangat terstruktur dan masif.

"Harus ada pengusutan tuntas terhadap berbagai praktek kecurangan tersebut. Apakah karena kelalaian atau memang ada dalang di balik semua kejadian itu. Harus ada proses hukum agar ada efek jera. Demokrasi itu adalah peradaban yang harus di jaga dan di rawat dari para kriminal politik, " ujar Budi lagi.    

Selain itu PROJO juga menghimbau seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kualitas demokrasi kita. Peran KPU, Bawaslu dan DKPP sangat menentukan nasib bangsa ini.

"Mereka harus kredibel. Jangan main-main dengan suara dan aspirasi rakyat. Pengingkaran terhadap aspirasi rakyat adalah kejahatan kemanusiaan," pungkas aktivis UI 98 ini.