TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK yang juga Ketua DPP Partai Hanura,Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, semua pihak tentu menginginkan KPU dan segala instrumennya dapat bekereja secara profesional.  Taat hukum dan Jujur dalam melakukan rekapitulasi suara di semua tingkatan.

"Kita juga mendesak Bawaslu, Panwas berikut aparat Polri menindak siapa saja, tanpa tebang pilih, dari pihak siapa saja yang melakukan kecurangan Pemilu, mengubah hasil perhitungan, memalsukan dokumen hasil pemilihan, harus ditindak, diberi sanksi tegas. Semua pihak harus taat Hukum. Mau mengoreksi kesalahan," ujarnya, Sabtu (19/7/2014).

Dengan demikian, katanya, hasil Pilpres yang akan ditetapkan KPU pada 22 Juli  nanti dapat diterima oleh semua pihak.

"Kami, Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK,mengajak semua pihak, relawan, kader partai koalisi, seluruh masyarakat, bahkan para pendukung Capres Prabowo-Hata, untuk bersama-sama menyaksikan dan mengawasi proses perhitungan suara KPU di semua tingkatan hingga puncaknya 22 Juli," ujarnya.

Dengan pengawalan bersama, katanya lagi, segala bentuk kecurangan maupun kecurigaan bisa dihilangkan.
Sehingga baik para pendukung Jokowi-JK maupun pendukung Prabowo-Hatta, tidak perlu mengancam KPU atau mengancam utk mengerahkan massa ke KPU.

"Mari kita bersama-sama  menciptakan suasana yang tenang, sejuk dan damai menyongsong pengumuman hasil Pilpres 22 Juli dan menyambut presiden dan wakil presiden baru yag terpilih nanti," ujar Yuddy.

Apapun hasilnya, Yuddy mengingatkan, kemenangan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ia kemudian meminta kepada seluruh pendukung Jokowi-JK, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Jokowi secara langsung, untuk tidak datang ke KPU Pusat selama proses rekapitulasi tingkat nasional

"Pak Jokowi-JK mengimbau untuk tetap mengikuti proses perhitungan di wilayahnya masing-masing. Kami percaya, KPU-Bawaslu dan seluruh aparat pelaksana Pemilu, berikut TNI-Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik,"pungkasnya.