Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Jokowi-JK Nilai Aneh Permintaan Prabowo-Hatta Tunda Rekapitulasi KPU

Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertanyakan permintaan Prabowo-Hatta menunda pengumuman hasil perolehan suara nasional.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Jokowi-JK Nilai Aneh Permintaan Prabowo-Hatta Tunda Rekapitulasi KPU
TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa
Poempida Hidayatulah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertanyakan permintaan Prabowo-Hatta menunda pengumuman hasil perolehan suara nasional. Hal itu dikatakan Juru Debat Jokowi-JK Poempida Hidayatullah ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/7/2014).

"Aneh juga kalau ada yang meminta penundaan hasil rekapitulasi KPU," ujar Poempida.

Menurut Poempida secara mendasar penundaan itu tidak akan mengubah jumlah perolehan suara tingkat nasional. "Kecuali memang ada agenda lain," katanya.

Anggota Komisi IX DPR itu menilai potensi kerusuhan pascapengumuman rekapitulasi nasional telah mengecil. Meskipun tetap ada gesekan di tengah masyarakat.

"Percikan-percikan mungkin saja terjadi, tapi saya melihat tidak dalam bentuk yang masif. Karena kan sekarang bulan puasa dan sudah mendekati lebaran. Mayoritas orang berorientasi mudik dan cari THR," ungkapnya.

Sehingga Poempida menilai KPU tidak perlu memundurkan jadwal pengumuman hasil rekapitulasi nasional. "Jadi sekali lagi saya tidak melihat adanya keperluan untuk mengundur pengumuman tersebut," ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebelumnya,  Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi mengajukan surat permohonan penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional ke KPU.

Anggota Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, mengatakan penundaan tersebut terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah dan potensi dugaan kecurangan lainnya.

Apalagi sekarang rekomendasi Panwaslu daerah sedang dijalankan dalam bentuk PSU. Seperti di Jawa Timur, DKI. Oleh karena itu kita minta KPU untuk menunda proses bisa berjalan jujur dan adil," ujar Andre ketika ditemui di KPU, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas