TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -- Guru besar di bidang riset bidang perkembangan politik Indonesia Prof. Dr. Syamsuddin Haris mengingatkan masyarakat untuk tidak membebani Joko Widodo alias Jokowi sebagai presiden terpilih dengan usulan nama calon menteri kabinet.

Hal itu dia kemukakan oleh Syanmsuddin Haris yang juga menjabat Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI ini menanggapi begitu banyak nama calon menteri yang disodorkan oleh berbagai kelompok dan individu, termasuk para relawan.

"Saya pikir kita jangan membebani Jokowi dengan usulan nama calon menteri kabinet. Saat ini begitu banyak nama disodorkan dari berbagai kelompok relawan dan individu," kata Syansuddin melalui statusnya ang diunggah dalam akun facebooknya, Sabtu (26/7/2014).

Menurut dia potensi kekecewaan para pengusul akan tinggi sekali karena pada akhirnya Jokowi hanya butuh satu orang untuk setiap pos kementerian.

Selain itu, sambungnya, belum tentu orang yang dipilih Jokowi berasal dari nama-nama yang beredar. "Tidak ada keharusan bagi Jokowi untuk memilih nama yang diusulkan berbagai kelompok tersebut," ujar Syamsuddin.

Karena itu sebaiknya masarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Joko Widodo untuk menyiapkan formasi kabinetnya sesuai otoritas yang diberikan konstitusi kepadanya. "Bagi saya yang terpenting fotmasi kabinet semestinya mencakup sekurang-kurangnya 70 persen dari kalangan ahli atau profesional nonpartai dan sebanyak-banyaknya 30 persen profesional dari parpol atau diusulkan oleh parpol," ujarnya.

Harapan Sementara itu Sri Palupi, pendiri sekaligus direktur eksekutif Ecosoc Right berharap bahwa kabinet yang dibangun Jokowi kelak merupakan kabinet yang ramping dan efektif. Di samping itu ia  berharap orang-orang yang mengisinya memenuhi sejumlah syarat.

Sejumlah sarat itu memiliki kemampuan dan bukan sekadar punya kapasitas, bersih, bisa bekerjasama atau berkoordinasi, inovatif dan kreatif dalam menciptakan berbagai gebrakan perubahan, dan tentu saja menguasai medan.

"Kementerian yang tidak signifikan bisa dilikuidasi atau dimerger. Menteri koordinator saya kira juga perlu dihapuskan dan peran koordinasi biar diambil alih oleh Setneg atau Bappenas," ujar Sri Palupi ang diunggah dalam aku resmi Ecoswoc Right.

Dia juga menyatakan tidak perlunya  lagi ada wakil menteri dan dewan pertimbangan presiden. serta UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). UKP4  adalah sebuah unit kerja bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang dibentuknya.

"Kalaupun ada jubir, nggak usah sebanyak jubirnya SBY. Dengan kabinet ramping dan efektif, akan efektif dan efisien pula pemanfaatan APBN," kata Sri Palupi yang juga sempat mengusulkan nama-nama yang menurut pandangan Ecosoc Righat layak dipertimbangkan sebagai menteri. (Willy Pramudya)