Jokowi-JK Disarankan Pilih Menteri dari Kalangan Profesional Partai
Kalangan profesional partai dianggap sudah terbiasa dengan beberapa gerakan-gerakan dan wacana politik
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna menyeimbangkan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan untuk memilih figur menteri yang berasal dari kalangan profesional partai.
Kalangan profesional partai dianggap sudah terbiasa dengan beberapa gerakan-gerakan dan wacana politik.
"Dari segi leadership, orang partai lebih baik daripada orang profesional, selain itu orang partai sudah terbiasa dengan beberapa gerakan dan wacana politik yang terjadi di pemerintahan,"ujar Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Umam, Sabtu(26/7/2014).
Saiful mengatakan perwakilan dari partai politik yang akan duduk di kabinet, bukan berarti merupakan figur yang tidak memiliki kompetensi. Menurut Saipul, banyak kader partai yang mempunyai profesionalitas dan kapasitas di berbagai bidang.
"Profesional itu bisa dibagi dua, profesional murni dan ada juga profesional partai," katanya.
Memilih kalangan profesional partai lanjut Saipul juga dapat membantu kerja presiden dan wakil presiden. Jika pemerintahan Jokowi-JK, kata Saipul tidak mampu merangkul beberapa partai yang ada di parlemen. Dikhawatirkan, akan membuat pemerintahan Jokowi-JK digoyang dan sulit untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat.
"Paling nggak partai pendukung, karena sistem presidensil dengan sistem multipartai, mengharuskan presiden mengakomodir perwakilan dari partai,"katanya.
Terlebih lagi menurut peraih doktor di Hawaii ini walaupun menganut sistem Presidensil, namun praktiknya Indonesia menganut semi parlementer.
Karena itu, Presiden Indonesia masih belum tenang bekerja tanpa dukungan parlemen terutama soal legislasi dan penganggaran.
Apalagi, orang-orang partai politik, mempunyai peran yang besar terhadap proses pemenangan pasangan Jokowi-JK. Jadi, imbuh Saipul, bentuk tanggung jawabnya lebih besar dari orang-orang non parpol yang tidak berperan besar di Pilpres nantinya.
"Orang-orang non parpol tidak keringetan di pilpres dan tidak bisa mengatasi kebutuhan politik dan tidak ada leadership," tegasnya.