TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Merah Putih terus menggulirkan wacana Pansus Kecurangan Pilpres 2014. Berbagai pihak menyebutkan pansus tersebut untuk menjegal langkah Joko Widodo yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU.

Namun, anggapan itu dibantah Ketua DPP Demokrat Jafar Hafsah. "Tidak mampu pansus menjegal. Waktunya mepet, itu mekanisme peraturan perundangan yang ada," kata Jafar di kediamannya, Jakarta, Selasa (29/7/2014).

Jafar menilai pansus pilpres kurang penting dilakukan. Justru, katanya, saat ini yang terpenting adalah membenahi sistem pemilihan dan meningkatkan kualitas KPU dan Bawaslu.

"Serta menindaklanjuti berbagai pelanggaran," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di MPR.

Jafar mengungkapkan pansus lebih diutamakan untuk menanyakan KPU mengenai evaluasi pelaksanaan pilpres yang telah berlangsung. "Kalau ada money politics, sebetulnya KPU kan harus mencegah dan Bawaslu harus menindak lanjuti," ujarnya.

Sebelumnya, partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana membuat panitia khusus (Pansus) pemilihan umum presiden. Hal itu didasarkan kubu Prabowo-Hatta menolak hasil pemilihan umum presiden yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.

"Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di sidang Paripurna pertama (usai masa Reses) akan digulirkan untuk dibentuk Pansus," kata Tantowi Yahya, Juru Bicara Koalisi Merah Putih, di hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Politisi Golkar itu membeberkan alasan dibentuknya Pansus Pilpres adalah untuk membahas permasalahan-permalasahan yang terjadi selama proses pemilihan umum. Pihaknya meyakini adanya dugaan kecurangan suara yang membuat suara Prabowo-Hatta hilang.

"Pansus itu adalah instrumen biasa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi Pansus itu tidak perlu ditakuti," ujarnya.