Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Pendukung Prabowo-Hatta Dorong DPR Bubarkan KPU

Ratusan pendukung Prabowo-Hatta menuntut Komisi Pemilihan dibubarkan saja. Tuntutan tersebut disampaikan saat mereka berunjukrasa di depan Gedung DPR.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Y Gustaman
zoom-in Pendukung Prabowo-Hatta Dorong DPR Bubarkan KPU
tribunnews.com/ferdinand waskita
Pendukung Prabowo-Hatta berunjuk rasa depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Mereka menuntut DPR membentuk Pansus Pilpres dan pembubaran KPU sebagai penyelenggara pemilu. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan pendukung Prabowo-Hatta menuntut Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dibubarkan saja. Tuntutan tersebut disampaikan pendukung saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Mereka berharap bertemu Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar untuk menyampaikan aspirasinya. "Kami meminta pembentukan Pansus Pilpres. Kami meminta KPU dibubarkan," teriak salah satu orator dari atas mobil pengeras suara.

Ia memastikan pendukung Prabowo-Hatta akan tetap berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK). Pagi tadi, MK mengawali sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta, seiring banyaknya manipulasi suara.

Nyanyian dan orasi silih berganti disampaikan pengunjuk rasa. Sesekali menyanyikan lagi "Maju Tak Gentar," sesekali diikuti teriakan "Hidup Prabowo! Hidup Prabowo!" Pada intinya, mereka mendorong DPR RI membongkar kecurangan proses pilpres.

Ketua Bidang Politik Prabowo-Hatta Ali Mochtar Ngabalin di tempat yang sama mengakui DPR sedang menjalani masa reses. "Tetapi kita minta teman-teman DPR memungkinkan menerima aspirasi masyarakat yang datang dari Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Papua, Ternate," ujarnya.

Sementara Juru Bicara Prabowo-Hatta Andre Rosiade mengatakan pihaknya meminta dibentuknya pansus pilpres dalam rangka meminta pertanggungjawaban KPU. "Di mana ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, dari data-data yang kita temukan," katanya.

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas