TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior Partai Golongan Karya, Fahmi Idris, yakin Golkar tidak akan memilih berada di luar pemerintahan. Golkar akan selalu bersama pemerintah karena pengalaman partai tersebut selalu dekat dengan pemerintahan.

Saat ini Golkar tengah berjuang bersama pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk memenangi sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

Pasangan Prabowo-Hatta menolak hasil Pemilu Presiden 2014, yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan menuding Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Fahmi, hasil sidang di MK itu akan berpengaruh pada dukungan terhadap Ketua Umum Aburizal Bakrie yang membawa Golkar berseberangan dengan Jokowi-JK.

Fahmi mengatakan, besar kemungkinan Golkar nantinya akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Kalla jika MK memutuskan menolak gugatan Prabowo-Hatta. Menurut dia, selama ini Golkar tidak pernah berada di luar pemerintahan.

"Riwayat Golkar, tidak pernah tuh Golkar berseberangan dengan pemerintah karena dulu Golkar berkecimpung dalam politik tuh selalu (dalam pemerintahan). Jadi, tidak berbakat Golkar menjadi oposisi, enggak berbakat. Jadi kalau ada yang bilang mau di luar itu, dia enggak ngerti Golkar," kata Fahmi, Sabtu (9/8/2014), di Jakarta.

Kubu penentang Aburizal kini mendesak agar munas dilaksanakan tahun ini karena rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Dalam AD/ART Golkar, disebutkan bahwa masa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun. Sebaliknya, para pendukung Aburizal menilah sah rekomendasi Munas 2009 tentang pelaksanaan munas pada 2015.

Kedua kubu saling mengklaim telah mendapat dukungan mayoritas dari DPD I Golkar. Politikus senior Golkar, yakni MS Hidayat dan Agung Laksono, telah melancarkan manuver untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar menggantikan Aburizal.

Adapun Fahmi kini menjadi tim sukses Agung Laksono. Dia mengaku sudah melakukan pendekatan ke DPD-DPD meskipun belum meraih dukungan 50 persen DPD.

"Masih di bawah 50 persen, tapi kan ini kita optimistis setelah tanggal 21 Agustus terjadi perubahan besar-besaran dan itu akan cepat sekali nanti," ujarnya.