TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Soepandji mengatakan masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dan pintar menyikapi konstelasi politik sekarang ini. Sehingga tidak akan mudah tergiring untuk melakukan perbuatan diluar koridor hukum yang berlaku terutama dalam menyikapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masyarakat sudah pintar, media sudah canggih dalam menyajikan wacana politik," ujar Budi di Kantor Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta, Rabu, (13/8/2014).

Contohnya lanjut Budi, masyarakat Indonesia sudah dapat memilah informasi mana yang benar dan tidak dalam penyelenggaraan Pilpres 9 Juli lalu.

"Masyarakat saya kira sudah paham. Masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik dan mengambil data dan informasi dari luar mengenai siapa yang melakukan penghitungan dengan benar dan siapa yang bersaksi dengan benar," ujar Budi.

Sehingga menurut Budi sidang MK tidak akan berpotensi ricuh yang  menyebabkan rusaknya persatuan dan tatatanan demokrasi Indonesia.

"Apapun yang terjadi di MK sana adalah koridor hukum. Kalaupun terjadi kisruh itu hanya elemen kecil dan tidak mempengaruhi struktur dan kerangka persatuan  bangsa. Sudah dilihat di sejumlah daerah yang berpotensi ricuh namun tidak ada," ujar Budi.