Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Mahendradatta: Kotak Suara Milik Peserta Pemilu bukan KPU

Salah satu Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Muhammad Mahendradatta mengaku kotak suara itu bukan milik KPU, tetapi milik bersama peserta pemilu.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Mahendradatta: Kotak Suara Milik Peserta Pemilu bukan KPU
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang diketuai Jimly Asshidiqie (tengah) melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pilpres 2014, di Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014). Dalam sidang ini, DKPP mempersilahkan KPU dan Bawaslu untuk memberikan jawaban atas aduan yang dilayangkan pihak pengadu seperti terdiri dari Sigop M Tambunan, Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik Ir Tonin Tachta Singarimbun dan Eggi Sudjana, dan Tim Aliansi Advokat Merah Putih Ahmad Sulhy. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Muhammad Mahendradatta mengaku kotak suara itu bukan milik KPU, tetapi milik bersama peserta pemilu.

"Kotak suara itu bukan milik KPU, tetapi milik bersama peserta pemilu yang dipercayakan ke KPU. Sehingga tidak bisa sembarangan membuka kotak suara itu," ujar Mahendradatta usai menghadiri sidang Kode Etik penyelenggaraan pemilu, di Kementerian Agama Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Menurutnya, nyawa pemilu tahun ini ada dikotak suara, dan ini merupakan hak bagi jutaan pemilih di Seluruh Indonesia.

"Kami mendesak kepada Mabes Polri untuk segera melakukan pemanggilan paksa kepada KPU dan Bawaslu, terkait pembukaan kotak suara," ungkap Mahendradatta.

Kata Mahendradatta, dirinya besok (14/8/2014) akan membuktikan beberapa alasan, terkait pembukaaan kotak surat suara yang dinilai melanggar hukum.

"Kita ada lapor an dan bukti foto serta rekaman video. Sedangkan mereka (KPU-red) tidak punya data dan tidak profesional," tutup Mahendradatta

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas