TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR batal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedianya, rapat digelar untuk melakukan evaluasi pemilihan presiden.

"Rupanya ada koordinasi antara sekretariat KPU dengan Komisi II mengabarkan KPU minta dijadwal ulang untuk RDP dengan agenda evaluasi pelaksanaan Pilpres," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (18/8/2014).

Agun mengatakan evaluasi akan membahas mulai penetapan pasangan calon, daftar pemilih tetap, kampanye, pemungutan suara, penghitungan hingga rekapitulasi suara. Politisi Golkar itu mengaku belum menuntukan jadwal pertemuan berikutnya dengan KPU dan Bawaslu.

"Paling tidak kalau melihat alasan penolakan atau pengunduran dari KPU menghadapi sidang akhir di MK dan DKPP kemungkinan itu kita juga mendesak kita seperti menzalimi yah kemungkinan besar akan dibahas rapat internal," tutur Agun.

Ia mengatakan rapat tersebut bukan dilakukan untuk kepentingan Prabowo maupun Jokowi namun bagi rakyat Indonesia. "Untuk pilpres yang bermartabat," katanya.

Agun juga enggan berspekulasi mengenai pembahasan dengan KPU dan Bawaslu. Hal itu akan dibicarakan kembali pada rapat internal. Direncanakan rapat akan digelar usai putusan Mahkamah Konstitusi.

"Enggak ada problem menurut saya karena sejak dari awal dibedakan fokus penanganan perkara di MK itu berdasarkan fakta-fakta dan dokumen yang didapat. Kalau di MK itu hanya liat dokumen yang disegel tapi terjadi kelucuan di DKPP ada sejumlah yang diberhentikan padahal segel itu kita tahu sering dibawa-bawa," ujarnya.