TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Paniai, Novela Nawipa, menegaskan sistem noken dan ikat di wilayah Papua tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Ia mempertanyakan kesungguhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan sosialisasi Pilpres 2014.

"Yang saya tahu dan dengar, dana sosialisasi itu ada. Kenapa tidak dilakukan? Kami kan merupakan bagian dari negara ini," ujarnya di Hotel Le Meredien, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Perempuan yang menjadi saksi kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi ini menunut proses tahapan dan mekanisme pemilu harus berjalan. Ia meminta alasan topografi daerahnya tidak dijadikan alasan.

"Kita adalah negara demokrasi yang diatur dengan undang-undang. Kenapa tidak dijalankan? Jangan dijadikan alasan, bahwa kami ada di balik gunung terbelakang," ungkapnya menggebu-gebu.

Novela menuntut negara membuka tabir kejahatan politik, walaupun nantinya akan memunculkan ketidaksenangan kelompok-kelompok tertentu.

"Rumah saya dibakar, anak saya tidak bisa sekolah. Itu harga yang saya bayar untuk kebenaran di tanah Papua," katanya.