TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberlangsungan pemerintahan agar semakin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadi titik temu penting bahwa dalam spirit proklamasi kemerdekaan RI ke 69, Pemerintahan Presiden SBY, dan Presiden terpilih Jokowi siap duduk bersama membangun koordinasi dan komunikasi yang intens untuk meletakkan dasar kelembagaan transisi pemerintahan yang demokratis.

Hal ini disampaikan Hasto Kristiyanto, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Menurut Hasto, menghadapi berbagai skenario kebijakan fiskal ke depan, pengalaman 10 tahun terakhir pemerintahan SBY sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk bagaimana Indonesia mampu menghadapi berbagai gejolak krisis di Amerika dan Eropa.

Dengan demikian, proses transisi memang melembagakan konsepsi "Sustainability of The Government".

"Hal-hal positif yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY, sebagai hal yang dilanjutkan. Pemerintahan yang efektif, dengan demikian merupakan suatu proses dialektis dengan muara keberpihakan pada kepentingan rakyat," ujar Hasto.

Dia menambahkan, menghadapi beratnya tantangan fiskal ke depan, Tim Transisi membuka tangan lebar-lebar untuk kerjasama, koordinasi, dan menyusun inisiatif baru bersama dengan pemerintahan sekarang.

"Seluruh inisiatif tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan postur anggaran yang sehat, namun juga untuk mempercepat realisi janji kampanye melalui program-program pro rakyat.

Prinsipnya, walaupun persoalan tidak ringan, gotong royong rakyat melalui rekening dana kampanye tetap menjadi sumber inspirasi bahwa bagi merekalah janji perubahan itu akan diwujudkan," papar Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu.