TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menengarai bakal ada penumpukan massa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengumuman keputusan sengketa hasil Pilpres 2014.

Ia meminta masyarakat untuk tenang karena TNI sudah menjalankan apa yang memang seharusnya dijalankan, yakni meningkatkan status pengamanan menjadi Siaga I.

Bahkan, dia menyebut, tak hanya di area MK, TNI juga akan memberikan pengamanan yang lebih ketat di pusat-pusat kegiatan perekonomian.

 "Yang pasti akan terjadi penumpukan massa di sekitar MK.  TNI sudah menempatkan pasukan tidak hanya di sekitar MK. Tetapi juga di sentra-sentra ekonomi agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi," kata Chairul ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Chairul berpesan kepada masyarakat agar menunggu keputusan MK. Apa pun keputusan MK, hal tersebut sifatnya final dan mengikat.

"Oleh karenanya, siapa pun, baik pihak nomor satu, nomor dua, maupun pemerintah dan masyarakat, juga mengikuti apa pun keputusan yang dibuat MK," ujar Chairul.

Di sisi lain, sambung dia, rencananya setelah keputusan MK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan pernyataan resmi. Tujuannya adalah agar masyarakat atau pelaku pasar juga memahami ini tidak memengaruhi masalah perekonomian.

Chairul menjelaskan, hari ini Presiden SBY memimpin rapat dan mendengarkan laporan dari semua instansi keamanan, mulai dari Menko Polhukam, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri. Semua antisipasi sudah dilakukan dan Presiden pun sudah menyampaikan bahwa rencananya ke Papua ditunda.

Presiden, kata Chairul, ingin meyakini betul pengelolaan politiknya. "Takutnya ada keputusan MK yang harus langsung direspons Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Chairul.