TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, mengakui anggota legislatif di DPR mayoritas berasal dari Koalisi Merah Putih. Mereka berasal dari Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Demokrat, dan Golkar.

Walau menegaskan berada di luar pemerintahan, Drajad mengatakan tidak bisa langsung ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan dijegal di DPR.

"Jangan ditafsirkan DPR asal mengganggu saja. Tidak semua kebijakan yang keluarkan pemerintah benar dan pro rakyat," ujar Drajad di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Drajad menegaskan salah satu tugas DPR adalah mengawasi. Mereka pun telah mencatat bahwa Jokowi-JK kelak akan menaikkan harga BBM. Menurut Drajad, kebijakan ini nantinya akan dikoreksi di DPR agar tidak merugikan masyarakat.

Drajad mengingatkan kesenjangan komunikasi pemerintahan dengan DPR pada saat era pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono.

"Banyak sekali kebijakan ekonomi yang diambil itu memperlebar kesenjangan masyarakat. Ini kita harapkan tidak akan terjadi lagi dengan nanti parlemen bisa lebih objektif, kritis. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat didukung, yang tidak pro rakyat harus dikoreksi di parlemen,"kata Drajad.