Lima Posisi Menteri Harus Berwawasan HAM
Kontras mengusulkan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK agar memilih menteri berwawasan HAM untuk lima kementerian.
Penulis: Arif Wicaksono
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Arif wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras mengusulkan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK agar memilih menteri berwawasan HAM untuk pos Kemenko Polhukam, Kementerian Agam, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertanahan.
Kordinator Kontras Harry Azhar mengatakan kemampuan HAM lima menteri di pos ini harus diuji. Mereka juga harus diuji kemampuannya mengatasi persoalan HAM yang selama ini menimpa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Harus diuji kemampuan dalam bidang HAM dan dilihat dalam persoalan kemanusiaan dan keadilan dan konsep hak asasi manusia," kata Harry kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Minggu (25/08/2014).
"Kita harapkan bersih dan konsisten dalam memperjuangkan HAM. Persoalan HAM bersentuhan dengan lima kementrian tersebut seperti agraria yang berkelindan dengan hak-hak petani, dan persoalan minoritas dengan Menteri Agama," katanya.
