TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang transisi pemerintahan yang menghitung hari, Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan bertemu Presiden SBY di Bali pada 27 Agustus mendatang.

Ridho Imawan Hanafi, Peneliti Politik Soegeng Sarjadi Syndicate, menyatakan bahwa pertemuan itu harus menghasilkan sebuah keputusan penting bagi negeri.

Menurutnya, SBY harus menjadi pemimpin yang “husnul khatimah” dengan cara meninggalkan warisan yang baik bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Salah satunya, terkait kebijakan menaikkan harga BBM, sehingga dapat meringankan beban pemerintahan yang akan datang.

"SBY akan dicatat publik, apakah ia akan meninggalkan bom waktu bagi Jokowi-JK atau sebaliknya akan dikenang publik sebagai pemimpin yang membentangkan jalan bagi pemerintahan baru yang lebih baik.

Saya pribadi berpendapat, SBY mestinya tidak meninggalkan bom waktu bagi Jokowi-JK," kata Ridho di Jakarta, Selasa (26/8/2014)

Maka dari itu, dia menilai SBY harus membuka komunikasi seluas-luasnya dengan Jokowi. Bahkan, seluruh kementerian pemerintahan SBY dapat membangun komunikasi dengan Tim Transisi Jokowi-JK, sehingga tercipta kesinambungan antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.

"Apalagi dengan dibentuknya Kantor Transisi, Jokowi ingin tancap gas saat dilantik pada 20 Oktober nanti," imbuh dia.