TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana arsitektur kabinet  yang didominasi oleh pendekatan struktural semata yang berfokus pada komposisi kurus-gemuk sangatlah tidak tepat.

Menurut Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, harus dipahami bahwa persoalan pokok terletak pada egosektoral dimana setiap kementerian operasionalisasinya terlalu mekanistik namun disisi lain mengandung overlapping fungsi dengan kementerian lainnya.

"Pemberantasan kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari sekian banyak kementrian. Akibatnya justru tidak fokus. Dana pemberantasan kemiskinan selalu naik, namun kemiskinan faktual meningkat," ujar Hasto di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Menurut Hasto,Tim Transisi Jokowi-JK tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan fungsional untuk meningkatkan efektivitas di setiap kementrian namun juga pendekatan organik berkaitan apa deliverables setiap kementerian tersebut bagi jalannya pemerintahan.

"Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih dan bekerja satu-satunya untuk kepentingan rakyat menuntut tingginya integrasi vertikal dan horizontal di setiap jajaran kementrian," paparnya.

Atas dasar hal tersebut maka struktur kabinet yang menjadi opsi bagi Presiden terpilih Joko Widodo tidak bisa dinilai dari posturnya kurus atau gemuk namun bagaimana efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

"Beberapa fungsi yang bisa dipadukan akan dilakukan, misal fungsi litbang, pengawasan, perencanaan, dan fungsi legislasi," jelas Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menyebutkan hal ini berkonsekuensi, setiap kementrian harus menampilkan organisasi yang bekerja, memiliki fleksibilitas di dalam merespons setiap persoalan rakyat, dan mampu menambah kecepatan dalam bertindak.