Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Arif Budimanta mengungkapkan presiden terpilih Joko Widodo memiliki beberapa program prioritas yang akan dilaksanakannya ketika dilantik jadi presiden RI pada 20 Oktober 2014 mendatang.

Menurut Arif, Joko Widodo yang biasa akrab dipanggil Jokowi itu akan memangkas birokrasi investasi di pemerintahan ke depan.

Hal tersebut dilakukan agar roda perekonomian dalam negeri dapat berjalan dengan cepat.

"Kita menginginkan bekerja cepat, bukan lambat," kata Arif dalam acara diskusi bersama Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jalan Bata Merah, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).

Selain itu, pemerintahan yang akan dibangun Jokowi nantinya mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan menyesuaikan dengan visi misi.

"Kita akan melakukan intervensi korektif yang nanti akan didiskusikan. November 2014 ini draft RPJMN yang baru akan sudah selesai dan Januari dijalankan," tuturnya.

Selanjutnya, Jokowi-JK pun akan memperbaiki sisi penerimaan negara dengan mengejar sumber penerimanaan negara dari pajak maupun nonpajak.

"Memperbaiki sisi penerimaan apakah tingkat pajak dan non pajak. Harus dilakukan proses optimalisasi," ujarnya.

Selain itu, Jokowi pun akan mewajibkan belajar bagi masyarakat menjadi 12 tahun dari sebelumnya 9 tahun.