TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru Jokowi-JK dinilai praktis hanya punya waktu satu bulan untuk mengoptimalkan APBN Perubahan 2014 setelah dilantik 20 Oktober nanti.

Sebab semua program dan kegiatan berbasis APBN harus sudah terlaksana akhir November 2014.

Menurut Lukman Hakim Hasan, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Tim Transisi Jokowi-JK mau tak mau harus bergerak cepat untuk bisa mengambil sisa tahun anggaran 2014 untuk menggenjot program unggulan Jokowi. Yakni seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Dari aspek alokasi anggaran untuk KIS bisa berasal dari alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, atau dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPKS. Tentu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian," jelas Lukman di Jakarta, Rabu (27/8).

"Dan tugas pemerintahan Jokowi mematangkan sistemnya seperti yang dilakukan dengan Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta," ungkapnya.

Sedangkan untuk KIP, menurut Lukman, dana-dana biasiswa seperti Bidik Misi dari Kemendikbud atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru cair sekitar September-Oktober 2014.

Dengan alokasi anggaran yang ada itu, KIP juga bisa langsung dimulai realisasinya, tentu dengan membangun sistemnya secara cepat.

"Dan kami yakin Jokowi bisa melakukannya. Toh sudah teruji, Jokowi bisa melakukannya ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta," tandasnya.