TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla menepis kecurigaan pihak luar tentang terjadinya praktik percaloan kursi menteri atau pimpinan lembaga hingga proyek titipan dalam penggodokan struktur kabinet dan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK bidang arsitektur kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan, tugas tim dan pokja-pokja yang berada di bawah koordinasinya sebatas memberikan opsi-opsi struktur atau arsitektur kabinet, hingga catatan, pertimbangan-pertimbangan dan kriteria kompetensi calon menteri kepada Jokowi-JK.

"Jelas, tugas kami tidak masuk ke sana (kandidat calon menteri). Tugas kami berhenti setelah selesai menggambar struktur kabinet, " kata Andi di Kantor Transisi Jokowi-JK saat berbincang dengan Tribun di Kantor Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Andi mengakui sejak kantor Tim Transisi diresmikan 4 Agustus 2014 lalu, sudah banyak berkas berisi Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup hingga berkas rekomendasi, berdatangan ke kantor Tim Transisi Jokowi-JK, ke Kantor Media Center Jokowi-JK di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat hingga ke rumah Jokowi.

Bak melamar kerja, setiap hari berkas berkas-berkas terus berdatangan, baik secara langsung dari pemilik berkas, melalui orang yang disuruh hingga melalui kurir jasa pengiriman.

Meski demikian, tak seorang pun dari anggota Tim Transisi, termasuk 22 anggota Kelompok Kerja (Pokja), yang mengintip, apalagi membuka dan melihat isi berkas-berkas tersebut. Seluruh berkas yang berasal dari berbagai pihak tersebut langsung dikirim ke rumah Jokowi.

"Nama-nama kandidat itu kami tidak lihat sama sekali, nggak kami analisis. Jadi, hanya kami daftarkan, lalu menyerahkan CV-nya kalau yang diserahkan ke Kantor Transisi ini atau yang diserahkan ke rumah dinas Jokowi. Itu saja," kata dia.

Sebelumnya, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) bernama Despen Ompusunggu, menyarankan Jokowi selaku presiden terpilih agar punya mekanisme pengawasan dan pola penindakan yang tegas terhadap seluruh anggota Tim Transisi pimpinan Rini Soemarno guna mencegah kemungkinan praktik percaloan atau broker proyek.

Ia khawatir sekaligus menduga sejumlah personel di Kantor Transisi Jokowi-JK tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang. Apalagi, belakangan ada orang-orang tertentu yang kemudian dilibatkan di pokja juga tidak steril dari kepentingan-kepentingan proyek.

Ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya kursi menteri di kabinet, telah melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu.

Modusnya, mereka memanfaatkan keberadaan Kantor Transisi dan jualan akses kedekatan kepada Jokowi dan JK.

Praktik percaloan jabatan dan proyek melalui program yang disusun di Kantor Transisi sangat mungkin berlangsung canggih karena memboncengi program-program pilihan yang nantinya dieksekusi pemerintah, atau melalui skema pelibatan dengan swasta.

Apalagi, perekrutan terhadap orang-orang yang dilibatkan di Kantor Transisi tidak transparan, tetapi justru diduga berunsur KKN hingga subyektifitas.

"Saya khawatir, kebaikan Jokowi mulai dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan kelompok," kata dia.