TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia for Global Justice (IGJ) berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempertimbangkan kebijakan sebelum menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah Jokowi-JK tidak perlu terburu-buru mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM sebelum melakukan upaya mengoptimalkan penerimaan dan efisiensi rutin"ujar Salamuddin Daeng selaku peneliti ekonomi di Kantor IGJ, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014) siang.

Beberapa langkah harus dilakukan Jokowi-JK sebelum mengambil kebijakan menaikan harga BBM karena konsekuensinya sangat tinggi. Dengan menaikan harga BBM secara otomatis, harga bahan pokok akan ikut naik.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Manager Riset IGJ, Rahmi Hartanti yang menganggap kebijakan menaikan harga BBM akan mempengaruhi kebijakan fiskal kedepannya.

"Dengan terjadinya kenaikan harga BBM akan ada gejolak sosial, ini menjadi beban terbesar," ucap Rahmi.

Rahmi menuturkan kebijakan untuk menaikkan harga dan subsidi BBM akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Kenaikan ini akan menyebabkan komitmen Jokowi-JK akan ditagih oleh rakyat. Kebijakan menaikan harga ini dinilai akan memberikan dampak ekonomi yang cukup berat.

"Dengan kenaikan harga BBM akan mendorong penurunan harga beli masyarakat. Ini harus dipertimbangkan oleh Jokowi,"kata Rahmi.