TRIBUNNEWS.COM - Tim Transisi yang dibentuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bertugas membantu pasangan ini melewati transisi pemerintahan dengan mulus.

Tim ini terdiri dari lima orang yang dibantu oleh ratusan anggota kelompok kerja (Pokja). Sejak Kantor Transisi diresmikan Jokowi pada 4 Agustus lalu, Tim Transisi langsung bekerja.

Tim melakukan pemetaan masalah dan solusi bersamaan dengan rekrutmen anggota Pokja. Akan tetapi, ada hal-hal yang tak transparan disampaikan oleh tim.

Di antaranya, sumber biaya operasional, jumlah Pokja, figur yang berada dalam pokja, dan proses rekrutmennya tidak pernah disampaikan secara gamblang. Tak ada jawaban lugas saat hal ini ditanyakan.

Tim Transisi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Empat deputi yang membantunya adalah Hasto Kristiyanto yang membidangi kajian APBN, Andi Widjajanto mengkaji struktur kabinet, Akbar Faizal yang fokus pada persoalan infrastruktur, dan Anies Baswedan yang fokus pada program unggulan Jokowi-Jusuf Kalla seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Mengenai sumber dana, Jokowi tampak terganggu saat ditanya soal itu. Ia tak menyebutkan dari mana biaya operasional Tim Transisi berasal. Namun, Jokowi memastikan bahwa dana berasal dari sumber yang legal.

"Saya sendiri juga masih kuat (biayai Tim Transisi). Memang biaya ini apa, seperti menggunakan dana besar sekali. Saya tidak senang kamu tiap hari tanyakan soal itu," kata Jokowi, Kamis (7/8/2014).

Mengenai Pokja, Hasto pernah berjanji akan memberikan informasi detil pada pekan kedua Agustus 2014. Akan tetapi, hingga saat ini, tak pernah ada keterangan lengkap mengenai jumlah Pokja, jumlah anggota, dan rekrutmen anggota Pokja tersebut.

Bahkan, petinggi partai pendukung juga tak pernah diberi tahu secara detil mengenai Pokja tersebut. Tim Transisi pun beberapa kali merombak jumlah Pokja.

Terakhir, jumlah pokja menjadi 22, dengan bidang yang dikaji antara lain seperti infrastruktur, pertanian, APBN, KIS dan KIP, energi, serta lainnya.

Dari 22 pokja tersebut, ada 88 relawan yang dibagi dalam 20 pokja yang ada. Kehadiran para relawan itu diklaim sebagai bukti dilakukannya pengawasan ketat dan transparan dalam mengkaji kabinet dan kebijakan.

Selain 88 relawan, masih ada puluhan anggota Pokja dari latar belakang berbeda. Deputi Transisi Andi Widjajanto menyebut, mereka berasal dari kalangan profesional, aktivis, dan figur lain yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dikaji.

Andi mengatakan, Pokja hanya bertugas melakukan kajian untuk diteruskan pada Tim Transisi dan dilaporkan kepada Jokowi-JK.

Rekrutmen anggota Pokja tidak dilakukan super ketat karena Pokja tak akan dilibatkan saat Tim Transisi berkomunikasi dengan kementerian di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat berkoordinasi dengan kementerian, Tim Transisi akan diwakili oleh kepala staf dan deputinya. Tim Transisi baru akan membuka semuanya kepada publik secara transparan setelah masa tugasnya berakhir, yakni pada 15 September 2014.

Langkah ini diambil dengan alasan untuk menjaga fokus Tim Transisi dan Pokja dalam melakukan tugasnya. "Nanti baru kita sampaikan setelah kita selesai bekerja. Supaya sekarang kita bisa fokus, enggak terganggu komentar-komentar dari pihak yang enggak suka," kata Andi, Kamis (28/8/2014).